Pembentukan Hukum (Tasyri) Islam
Pada Generasi Awal Islam (Masa Sahabat)
Pendahuluan
Pembentukan hukum pada masa Nabi
SAW menjadi sangat penting bagi pembentukan hukum pada generasi berikutnya.
Ketika masa Nabi, semua permasalahan hukum hampir diselesaikan oleh Nabi,
kecuali pada hal-hal yang menuntut para sahabat untuk melakukan ijtihad. Hal
ini seperti yang telah dilakukan oleh Mu’adz bin Jabal ketika di utus oleh Nabi
SAW menjadi gubernur di Yaman. Disamping itu, beliau mengajarkan kepada para
sahabatnya untuk berijtihad seperti ketika beliau menjawab pertanyaan Umar Ibn
al-Khattab tentang hukum mencium isterinya ketika sedang berpuasa di bulan
Ramadlan.
Selain dari contoh permasalahan
tadi, setiap problema hukum yang muncul ketika itu, mayoritas diselesaikan oleh
Nabi sendiri atas bimbingan wahyu. Artinya, penetapan hukum pada masa Nabi bisa
dibilang bersumber pada al-Qur’an, Hadits dan sedikit ijtihad yang dilakukan
oleh beberapa sahabat. Para sahabat banyak belajar tentang cara pengambilan
hukum kepada Nabi, disamping mereka mengetahui bahasa Arab dengan baik, mereka
merupakan generasi pertama yang mengetahui langsung Asbab al-Nuzul al-Qur’an
dan Asbab al-Wurud Hadits Nabi SAW, dan memahami illat hukum
seperti yang telah diajarkan Nabi kepada mereka ketika menentukan hukum dengan
haditsnya.
Selepas meninggalnya Nabi SAW
kondisinya berbeda. Masalah yang dihadapi pun bermunculan, mulai dari
permasalahan kepemimpinan hingga pengkodifikasian al-Qur’an. Belum lagi muncul
masalah baru yang memerlukan fatwa paska wafatnya Nabi dengan kondisi yang
berbeda dengan permasalahan sebelumnya. Seperti kasus orang yang enggan
membayar zakat, atau pembagian hak waris bagi kakek dan saudara laki-laki
ketika ditinggal mati oleh saudara lainnya yang terjadi pada zaman Abu Bakar
menjabat sebagai khalifah pertama. Untungnya mereka telah lama bergaul dengan
Nabi dan telah mendapatkan pengajaran tentang bagaimana memecahkan masalah
hukum dengan menggunakan ijthad ketika tidak terdapat hukumnya secara jelas
dalam al-Qur’an dan tidak ada penjelasan dari Hadits beliau.
Akan tetapi, perbedaan atau ikhtilaf para sahabat dalam hasil berijtihad
mereka tetap tidak dapat terelakkan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam
cara memahami ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi disamping dalam penguasaan
hafalan hadits dan perbedaan dalam penggunaan ra’yu ketika tidak
ditemukannya sunnah. Namun, perbedaan yang muncul tidak seberagam yang terjadi
setelah generasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan bermusyawarah
tentang hukum sesuatu yang dilakukan mereka setelah menemukan masalah baru.
Dalam makalah ini penulis akan
mencoba menjelaskan sekitar pembentukan hukum di masa sahabat secara sederhana
dengan sistematika penulisan sebagai berikut; Pendahuluan, Perkembangan
Masyarakat Pasca Nabi SAW, Sumber Penetapan Hukum Islam Pada Masa Sahabat,
Ijtihad pada Masa Sahabat, Sebab-sebab Timbulnya Perbedaan Pendapat, Pengaruh
Terhadap Pembentukan Hukum Pasca Sahabat, Kesimpulan dan penutup.
Perkembangan Masyarakat Pasca
Nabi SAW
Sahabat merupakan generasi
pertama islam yang mewarisi seluruh tradisi Nabi yang terangkum dalam sunnah
beliau disamping al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Mereka
hidup lama bersama Nabi dan mengetahui betul seluk beluk ajaran islam yang
dibawakan beliau. Mereka tidak menemukan kesulitan apapun ketika berdampingan
dengan beliau, karena setiap persoalan baik masalah hukum atau yang lainnya,
mereka dapat dengan mudah memperoleh jawaban yang memuaskan dari Nabi.
Setelah Nabi SAW berpulang
kehadirat Allah, permasalahan politik muncul. Umat islam mulai kebingungan
mencari pengganti Nabi dan terjadi perselisihan antara Kaum Muhajirin dan Kaum
Anshar. Ditambah lagi dengan kelompok “pembela keluarga Nabi” yang menjadi
embrio dari madzhab Syiah dan Khawarij. Perpecahan pun hampir terjadi di tubuh
kaum muslimin. Dan akhirnya terselamatkan dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai
khalifah pertama atas dasar kesepakatan Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin dan
menjadi dasar hukum pengangkatan pemimpin dalam pemerintahan pasca Nabi.
Pada masa Abu Bakar, masalah
keberagamaan umat islam timbul dengan adanya sebagian kecil kaum muslimin
pindah keyakinan (murtad). Mereka pun langsung diperangi oleh Abu Bakar dengan
mendapat legitimasi dari Hadits.[1][1] Kemudian persoalan
lainnya adalah kelompok orang yang enggan membayar zakat. Dengan sikap keras
beliau memerangi mereka agar menunaikan kewajiban membayarnya. Beliau berfikir
bahwa dengan kekerasanlah mereka akan menunaikan kewajiban membayar zakat.[2][2] Disamping itu persoalan lain yang
muncul adalah permasalahan hukum yang menyangkut pranata sosial seperti kasus
hukum waris dan lain sebagainya.
Persoalan lain yang tidak kalah
penting adalah pembukuan al-Qur’an pada masa Abu Bakar yang menguras banyak
energi dalam menyelesaikannya. Berawal dari banyaknya Khuffadz al-Qur’an yang
meninggal pada peperangan Yamamah mereka mulai memikirkan keberadaan al-Qur’an
jika tidak dibukukan. Atas dasar dorongan Umar ibn Khattab, khalifah pertama
ini mengumpulkan al-Qur’an dengan berdasarkan pada kemaslahatan umat muslim
dalam menjaga agamanya.[3][3]
Setelah Umar bin Khattab
menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau melanjutkan apa yang
dicita-citakan Abu Bakar untuk menyebarkan islam ke berbagai wilayah. Umar pun
mampu melaksanakannya dengan menguasai beberapa daerah seperti Persia, Syiria,
Kufah, Basrah, Mesir dan Armenia. Islampun menyebar, para mawali (Bukan orang
Arab) banyak yang masuk islam dengan beraneka latar belakang kehidupan sosial
budaya. Permasalahan baru pun muncul, tidak hanya menyangkut pada masalah
kehidupan sosial sederhana, tetapi juga berhubungan dengan pemerintahan dan
ketahanan pangan. Harta rampasan perang yang seharusnya 1/5 untuk Allah dan
RasulNya, dan 4/5 dihabiskan untuk pasukan perang, oleh beliau hal itu tidak
dilaksanakan seperti yang telah diatur pada masa Rasul. Beliau berpandangan
bahwa akan lebih maslahat jika tanah itu tetap dikelola oleh pemiliknya, namun
sebagian hasilnya dipungut untuk kepentingan umat, termasuk untuk keperluan perang.[4][4]
Disamping itu, berbagai persoalan
banyak bermunculan setelah terjadinya penyebaran umat islam ke berbagai daerah
yang memiliki sosio historis berbeda dengan bangsa Arab. Ditambah lagi dengan
munculnya persoalan sunnah Nabi yang datang dari umat islam sendiri dan dari
kelompok lain (munafiq). Dari dalam umat islam sendiri tidak sedikit hadits
yang berubah karena faktor lupa atau keliru dalam menerima dan menyampaikannya.
Sedangkan dari kelompok lain, yakni kaum munafik, mereka sengaja melakukan pendustaan
dan kebathilan dalam sunnah dengan maksud merusak agama islam.[5][5] Oleh karena itulah pada masa Abu Bakar
dan Umar, para sahabat dilarang keluar dari Madinah agar tidak menyebarkan
hadits secara sembarangan dan dapat melakukan musyawarah dalam menghadapi
persoalan hukum yang penting.[6][6]
Setelah Utsman bin Affan diangkat
menjadi khalifah, penyebaran ulama dari kalangan para sahabat ke berbagai
daerah diperbolehkan. Hal ini menyebabkan pada kesulitan Utsman dalam
mengumpulkan mereka untuk bermusyawarah tentang masalah hukum. Para sahabat pun
tersebar di berbagai daerah baru yang dikuasai Islam. Dengan banyaknya
penguasaan daerah itu membuat semakin bertambahnya persoalan yang dihadapi umat
islam.[7][7]
Pasca terbunuhnya Utsman bin
Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun belum begitu lama
Ali menjadi khalifah muncul ketidak puasan orang yang tidak terima atas
meninggalnya Utsman. Ali dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini
hingga menimbulkan terpecahnya umat islam menjadi dua kelompok besar, pendukung
Ali dan pihak yang menggugat atas meninggalnya Utsman, yaitu Muawiyah bin Abi
Sofyan dan berakhir dengan tahkim yang dimenangkan oleh pihak Muawiyah. Umat
islam pun terpecah menjadi tiga kelompok yang memiliki kecenderungan berbeda
dalam menetapkan hukum islam. Khawarij merupakan kelompok yang membenci Ali dan
Muawiyah dan hanya mengakui cara penetapan hukum yang ditetapkan menurut
ideologi mereka, Syi’ah sebagai pendukung Ali yang setia lebih mengutamakan
pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, dan Jumhur ulama merupakan
kelompok yang dipegangi oleh mayoritas umat Islam yang mengakui semua Khulafa
al-Rasyidin.
Karakteristik Metode Tasyri’
Sahabat
Analogi/Qiyas; diyat gigi graham
sama dengan jari.
Konsensus/Ijma’
Distingsi Tasyri’ Masa Sahabat
- Posisi
pengganti Nabi,
- Riddah
pembayar zakat
- Masa
iddah
- Ghanimah
- Ratapan
orang mati
Sumber Penetapan Hukum Islam
Pada Masa Sahabat
a. Sumber Hukum Pada
Masa Sahabat
Nabi Muhammad SAW telah wafat,
al-Qur’an telah sempurna diturunkan dan tidak akan pernah turun lagi,
penjelasan hukum dari sunnah Nabi pun terhenti, sedangkan persoalan kemanusiaan
yang menyangkut masalah hukum terus bermunculan seiring dengan perubahan besar
yang terjadi akibat perluasan wilayah Islam dan semakin kompleksnya
permasalahan hidup masyarakat yang harus segera diselesaikan apapun keadaannya.
Pada waktu itu, persoalan dalam
masalah hukum berkembang. Perkembangannya tidak sebatas pada amaliyah yang
menjadi objek hukumnya saja, tetapi juga pada masalah metodologi pengambilan
hukum dari penunjukan nash yang ada. Dalam hal ini terdapat tiga persoalan yang
paling pokok, yakni; pertama, munculnya kejadian-kejadian baru yang
membutuhkan jawaban hukum sedangkan hukumnya tidak ditemukan dalam nash secara
jelas (Sharih). Contohnya adalah tentang hukum membakar harta anak
yatim. Karena semua orang tahu bahwa membakar itu sama akibatnya dengan
memakan, maka hukumnya sama dengan memakan harta anak yatim. Penggunaan metode pengambilan
hukum semacam ini disebut dengan mafhum.[8][8] Contoh lainnya adalah tentang
pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dalam urusan dunia yang dipahami oleh
para sahabat dapat dihubungkan dengan pemimpin urusan ibadah. Penunjukan
khalifah itu tidak terdapat dalam al-Qur’an, namun dianalogikan dengan
penunjukan Nabi atas Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat
ketika sakit.[9][9]
Kedua, timbulnya
masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam
al-Qur’an amupun Sunnah Nabi, namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit
diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan
persoalan yang dihadapi.[10][10] Persoalan dalam bentuk kedua merupakan
perubahan keadaan yang menghendaki perubahan pemikiran. Contohnya adalah
kewajiban membayar zakat pada zaman Nabi dilakukan atas dasar kesadaran umat
waktu itu, kemudian Nabi melakukan pemungutan zakat secara lemah lembut. Akan
tetapi pada masa Abu Bakar terjadi pembangkangan dari sebagian masyarakat terhadap
kewajiban membayar zakat. Karena itu, beliau mengambil sikap tegas dan keras,
yakni menetapkan untuk memerang mereka yang enggan membayar zakat. Contoh
lainya adalah tentang larangan meminum khamar secara tegas, dan Nabi menetapkan
sanksi bagi peminumnya dengan didera sebanyak 40 kali. Dengan sanksi itu cukup
efektif dalam upaya menjerakan peminum khamar. Akan tetapi pada masa Umar bin
Khattab menjadi khalifah peminum yang dihukum 40 kali dera itu tidak efektif
mencegah peminum khamar untuk mengulangnya. Akhirnya beliau menambahkan hukuman
dengan 80 dera.[11][11]
Ketiga, dalam al-Qur’an
ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila
hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat kesuliatan dalam
menerapkan dalil-dalil yang ada.[12][12] Atau pemahaman atas dua ayat yang
terpisah untuk satu kasus tertentu yang tidak ditunjuk oleh keua ayat tersebut.
Contohnya adalah wanita yang dicerai suaminya ketika hamil ditetapkan hukum
iddahnya dengan melahirkan menurut al-Qur’an surat al-Talaq ayat 4, sedangkan
tentang iddahnya istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari
sesuai dengan penunjukan secara pasti dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat
234. Adapun iddah bagi isteri hamil yang ditinggal mati suaminya tidak terdapat
kepastian hukumnya dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Nabi. Dalam hal ini
terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ali bin bi Thalib berpendapat
dan berfatwa iddah wanita itu adalah masa yang terpanjang diantara dua masa
itu. Dasar pertimbangannya adalah kehati-hatian dalam mengamalkan dua ayat
tersebut. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat bahwa iddahnya itu tetap
sampai melahirkan anak, meskipun belum sampai masanya 4 bulan 10 hari.[13][13]
Diantara perbedaan pendapat yang
berkembang dikalangan para sahabat dalam memahami hukum Allah, tidak sedikit
pula hukum suatu masalah yang disepakati oleh semua kalangan sahabat sehingga
menjadi ijma’.[14][14] Bahkan kerap kali Abu Bakar bila menghadapi kejadian baru
dan tidak temukan hukumnya di dalam al-Qur’an maupun Sunnah, beliau
mengumpulkan ulama sahabat untuk bermusyawarah menemukan hukumnya. Jika sahabat
telah sepakat dengan hasilnya, maka jadilah ijma’. Hal demikian diikuti
oleh Umar bin Khattab disamping melakukan ijtihad sendiri kemudian beliau bertanya
kepada Abu Bakar bagaimana penetapannya dan beliau amalkan jika penetapan Abu
Bakar tidak menentangnya. Begitu juga dengan Utsman dan Ali. Mereka sangat
berhati-hati dan meneliti terlebih dahulu dalam menerima hadits hingga suatu
saat pernah ada seorang perawi yang meriwayatkan sebuah hadits baru dapat
diterima setelah melakukan sumpah terlebih dahulu berikut disertakan pula
saksinya.[15][15]
Dengan memahami uraian diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum pada masa sahabat adalah al-Qur’an,
hadits dan ra’yu atau ijtihad. Adapun ijtihad yang dilakukan pada masa ini
adalah ijtihad fardi dan ijtihad jama’i.
b. Penetapan Hukum
Pada Masa Sahabat
Keterbatasan teks al-Qur’an dan
Sunnah tidak membuat para sahabat panik dalam menghadapi persoalan hukum.
Mereka sudah terlatih dan tidak menemukan kesulitan ketika melakukan ijtihad.
Dalam menetapkan hukum, para sahabat terlebih dahulu meneliti al-Qur’an dan
Sunnah Nabi. Bila ada ketentuan hukum dalam al-Qur’an mereka putuskan
berdasarkan ketentuan al-Qur’an, apabila tidak ditemukannya dalam al-Qur’an
maka dicarilah ketentuannya dari hadits, Jika ternyata tidak ditemukan hadits
menurut apa yang diketahuinya, maka mereka akan menanyakannya terlebih dahulu
kepada sahabat Nabi yang lain apakah Rasul SAW telah memutuskan persoalan yang
sama di zamannya. Jika ada yang tahu, mereka menyelesaikan persoalan tersebut
berdasarkan keterangan dari jawaban sahabat lain tentang sebuah riwayat
persoalan tersebut setelah dianggap cukup memenuhi syarat kebenaran riwayat itu.[16][16]
Seperti yang dilakukan oleh Abu
Bakar ketika mendapat pertanyaan tentang hak waris seorang nenek, beliau tidak
serta merta menetapkan bagiannya sebelum meneliti terlebih dahulu kepada
sahabat lain. Beliau berkata bahwa di dalam al-Qur’an nenek tidak mendapat
bagian apapun, namun beliau belum mengetahui secara pasti apakah ada dalam
hadits atau tidak. Beliaupun menemui dan menanyai setiap sahabat berkaitan
dengan masalah tersebut sampai akhirnya ditemukan sebuah riwayat yang berasal
dari Qubaisah ibn Zueb dengan didatangkan kepadanya dua sahabat Nabi bernama
Mughirah bin Syu’bah dan Muhammad bin Maslamah sebagai saksi atas riwayat
tersebut. Kedunya menyatakan bahwa Rasul pernah memberikan bagian nenek sebesar
1/6 dari harta pusaka.[17][17]
Jika tidak ada sahabat yang
memberikan keterangan berkaitan dengan riwayat Nabi dalam sebuah persoalan,
maka cara yang terakhir adalah dengan mengumpulkan para ulama sahabat dan
bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan tadi. Jika terjadi kesepakatan
diantara mereka, maka menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan hukum.[18][18] Atau mereka melakukan ijtihad sendiri
dan mengeluarkan fatwanya kemudian didukung oleh pendapat sahabat lain. Atau
justeru sahabat lain pun melakukan ijtihad dengan hasil penetapan hukum yang berbeda.
Tergantung pada bagai mana seorang sahabat itu memahami nash al-Qur’an maupun
hadits atau metode apa yang dilakukan dalam berijtihadnya. Artinya, perbedaan
dalam penetapan hukum itu tetap saja terjadi. Bahkan tidak jarang terjadi
perbedaan pendapat diantara hasil ijtihad sahabat yang satu dengan yang
lainnya. Demikian yang dilakukan para sahabat dalam memutuskan persoalan hukum.
Untuk menyelesaikan permasalahan
hukum yang dihadapi, diantara mereka ada yang membuat ketentuan langkah-langkah
penetapan hukum (ijtihad) atau yang dikenal dengan istilah Thuruq
al-Isthinbat seperti langkah-langkah di atas. Hal demikian yang dilakukan
oleh Abu Bakar dan Umar, sehingga pada masa itu sering terjadi ijma’. Setelah
Utsman dan Ali menjadi khalifah, hal itu jarang dan sulit terjadi karena telah
terjadi penyebaran para sahabat ke berbagai daerah dan berlanjut dengan
persoalan politis pasca meninggalnya Utsman.
Sebab-sebab Timbulnya
Perbedaan Pendapat
Para sahabat dalam menetapkan
hukumnya tidak saja bertumpu pada nash al-Qur’an maupun hadits saja.
Kejadian-kejadian yang tidak terdapat dalam nash sharih mereka tetapkan
ketentuan hukumnya menggunakan akal yang bersandarkan pada dua sumber utama.
Ada kecenderungan berbeda yang dilakukan para sahabat dalam berijtihadnya.
Kelompok pertama, menggunakan ijtihad terhadap ma’qul al-nash secara
dominan. Kelompok kedua, menggunakan ijtihad terhadap ma’qul al-nash dalam
kondisi tertentu saja. Namun secara lebih rincinya, perbedaan pendapat
yang terjadi dikalangan sahabat itu adalah
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
1. Perbedaan dalam
cara memahami ayat-ayat al-Qur’an
Al-Qur’an merupakan sumber utama
hukum islam. Bagi setiap orang yang akan menetapkan suatu ketentuan hukum
terlebih dahulu akan merujuk kepada al-Qur’an, baru jika tidak mendapatkan
ketetapan hukumnya maka akan dicari dalam hadits. Sekalipun para sahabat itu
orang yang pandai dalam memahami al-Qur’an dan mengetahui langsung Asbab
al-Nuzulnya perbedaan pendapat tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan
oleh sifat al-Qur’an yang memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda disebabkan
terdapat kata yang bermakna ganda. Disamping itu, perbedaan tingkat ilmiah dan
perbedaan lama masa bergaul dengan Rasul SAW diantara mereka turut serta
menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat.
Disamping itu, hukum yang
ditentukan oleh al-Qur’an masing-masing berdiri sendiri dan tidak terdapat
ketentuan untuk mengantisipasi kemungkinan bergabungnya dua sebab pada satu
kasus. Sebagai contoh, hukum wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.
2. Perbedaan cara
memahami sunnah
Para sahabat dalam memahami
sunnah Nabi pun berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan intensitas pertemuan
para sahabat dengan Nabi. Ada yang hampir selalu bersama Nabi dalam waktu yang
cukup lama, dan ada juga yang hanya beberapa kali dalam waktu tertentu dapat
bertemu dengan beliau karena disebabkan oleh keadaan-keadaan tertenu yang
menyulitkan mereka untuk terus bersama Nabi.
Dengan demikian, benar bahwa
tidak seorang sahabatpun yang dapat mengetahui seluruh hadits Nabi, walaupun
Abu Bakar sendiri, satu-satunya sahabat yang jarang sekali berpisah dengan
Rasul.
Disamping itu, kadang-kadang
suatu riwayat telah sampai kepada seorang sahabat, dan sahabat lain belum
mengetahuinya atau belum sampai kepada sahabat lain sehingga diantara mereka
ada yang menggunakan ra’yu. Sebagai contoh, Abu Hurairah yang
berpendapat bahwa orang yang masih junub pada waktu subuh, tidak dihitung
berpuasa bulan Ramadlan. Pendapatnya didengar oleh Aisyah yang berpendapat
sebaliknya. Aisyah beralasan dengan peristiwa yang terjadi dengan Nabi.
Kemudian Abu Hurairah menarik kembali pendapatnya. Disamping itu pula perbedaan
pendapat pun bisa terjadi disebabkan oleh perbedaan dalam menta’wilkan sunnah.
3. Perbedaan
pendapat karena berlainan metode ijtihad
Berbeda pendapat berdasarkan
ijtihad pada masa sahabat disebabkan oleh seberapa besar penggunaan akal dalam
menentukan hukum yang dilakukannya. perbedaan itu bisa dilihat dari sejauh mana
seorang sahabat menentukan hukum suatu perkara dengan pertimbangan nash dan
pemikirannya.[19][19] Dapat kita ambil contoh, perbedaan
pendapat antara Umar dan Ali tentang perempuan yang menikah dalam masa iddah.
Menurut Umar, perempuan itu jika belum berhubungan suami isteri, harus dipisah
dan menyelesaikan masa iddahnya. Jika sudah berhubungan badan, pasangan itu
harus dipisahkan dan menyelesaikan dua masa iddah, masa iddah dari
suami pertama dan masa iddah dari laki-laki berikutnya. Sedangkan
menurut Ali, perempuan itu hanya diwajibkan menyelesaikan masa iddah yang
pertama. Ali berpegang pada keumuman ayat, sedangkan Umar berpegang pada tujuan
hukum, yakni agar idak ada yang melakukan perbuatan yang sama.[20][20]
Pengaruh Terhadap Pembentukan
Hukum Pasca Sahabat
Masa Nabi merupakan masa
pembinaan hukum islam, sedangkan masa sahabat merupakan masa pengembangan hukum
islam.[21][21] Pengembangan hukum islam terjadi
setelah al-Qur’an dan Sunnah telah selesai dan terhenti karena berpulangnya
Nabi. Artinya, hukum islam telah terbentuk dengan sempurna, sedangkan permasalahan
yang muncul kemudian merupakan pengembangan hukum saja.
Para sahabat tidak semuanya
menjadi ahli hukum, mereka yang dapat memahami al-Qur’an dan sunnah dengan
sempurna, tahu ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat, asbab al-nuzulnya
ayat dan asbab al-wurudnya hadits, tahu petunjuk-petunjuk
hukumnya, suasana dan kondisi masyarakat ketika itu dan lain sebagainya.
Mereka yang ahli dalam hukum
islam dinamai dengan Qurra, yakni, orang yang ahli dalam membaca dan
memahami al-Qur’an. Adapun sahabat-sahabat yang memiliki gelar itu yang
terkenal adalah; Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi
Thalib, Abu Musa al-Asy’ari, Abdullah ibn Mas’ud, dan Zaid bin Tsabit.[22][22] Disamping itu, ada juga nama lain yang
dikenal sering mengeluarkan fatwa selain dari sahabat-sahabat Nabi di atas,
seperti Aisyah isteri Nabi, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn
Umar, Anas bin Malik, Mu’adz bin Jabal, Ubai bin Ka’ab dan Salman al-Farisi.
Para sahabat Nabi ini memiliki
perbedaan yang khas dalam penetapan hukum. Secara garis besar mereka terbagi
menjadi dua kelompok pemikiran besar hukum Islam. Kelompok pertama, sahabat
yang memiliki kecenderungan dominan dalam penggunaan teks nash ketika melakukan
ijtihad atau yang disebut oleh Prof. Adang Jumhur sebagai Salaf Ahli Dzahir
atau, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit Aisyah, Ibnu
Umar, dan Ubay bin Ka’ab. Kelompok kedua, sahabat yang memiliki kecenderungan
lebih dominan dalam penggunaan akal ketika melakukan ijtihad atau Salaf Ahli
Ma’nawi wal Qiyas seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas’ud, Mu’adz bin
Jabal dan Salman al-Farisi.[23][23]
Pemikiran hukum yang demikian itu
sangat mempengaruhi pada perkembangan hukum selanjutnya. Mereka menjadi
inspirasi bagi para tabi’in yang belajar hukum. Pada masa selanjutnya, dua
pemikiran hukum islam ini mempengaruhi pemikiran-pemikran para tabi’in. Para
tabi’in ini kemudian mengajarkan kepada muridnya sesuai dengan yang diperoleh
dari guru mereka.
Kesimpulan dan Penutup
Sahabat merupakan generasi
pertama islam yang mewarisi seluruh tradisi Nabi yang terangkum dalam sunnah
beliau disamping al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Namun,
dalam perkembangan selanjutnya umat islam dihadapkan pada persoalan-persoalan
hukum yang baru dan tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan
ketentuan hukum harus segera diputuskan, maka ijtihad yang telah diajarkan
kepada mereka menjadi peranan penting terhadap perkembangan hukum selanjutnya.
Pemikiran hukum yang dibangun
oleh para sahabat ini mempengaruhi pemikiran hukum selanjutnya, dan akhirnya
melahirkan madzhab kedaerahan dalam fiqih yang cukup terkenal, Madrasah
al-Hadits atau Madrasah Madinah yang terkenal dengan sebutan Ahl
al-Hadits dan Madrasah al-Ra’yi atau Madrasah Kufah yang
terkenal dengan sebutan Ahl al-Ra’yi.
[1][1] Dalil yang membolehkan orang
murtad diperangi (dibunuh) adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam al-Nasa’i
dengan redaksi sebagai berikut;
عَنِ آبْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُثْمَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: لا يَحِلُّ دَمُ آمْرِىءٍ
مُسْلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ
الرَّجمُ أَوْ قَتَلَ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ آرْتَدَّ بَعْدَ
إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ
[2][2] Lihat Amir Syarifuddin,Ushul
Fiqih,Jilid 1,(Jakarta;PT Logos Wacana Ilmu,cet. 2,tahun 2000), hlm. 23.
Selanjutnya disebut Amir,Ushul.
[3][3] Dijelaskan bahwa Umar bin
Khattab selalu mendatangi Abu Bakar agar
mengumpulkan (membukukan) al-Qur’an. Akan tetapi Abu Bakar beralasan bahwa itu
tidak dilakukan oleh Nabi SAW, dan oleh Umar dijawab “Demi Allah, itu baik”.
Lihat Khudhari Bik,Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,terj.(Semarang;Penerbit
Daru Ihya Indonesia,tanpa tahun), hlm. 246. Selanjutnya disebut Khudhari,Tarikh.
[4][4] Amir,Ushul,hlm. 24.
[5][5] Permasalahan sunnah ini
merupakan embrio dari lahirnya hadits palsu. Disamping hal tadi juga ada
masalah yang timbul akibat kurang perhatiannya umat islam terhadap hadits atau
sunnah yang tidak dibukukan atau ditulis seperti halnya al-Qur’an. Alasannya
karena takut kalau terjadi percampuran antara al-Qur’an dan hadits Nabi. Lihat
Jaih Mubarok, Sejarah Perkembangan Hukum Islam,(Bandung;PT Remaja Rosda
Karya,cet. 1,tahun 2000),hlm. 38. Selanjutnya disebut Jaih, Sejarah.
[6][6] Jaih, Sejarah,hlm. 55
[7][7] Jaih, Sejarah,hlm. 55
[10][10] Amir,Ushul,hlm. 22
[11][11] Amir,Ushul,hlm. 24
[12][12] Amir,Ushul,hlm. 22
[13][13] Amir,Ushul,hlm. 28
[14][14] Amir,Ushul,hlm. 28
[15][15] TM Hasby Ashshiddieqy,Pengantar
Hukum Islam,(Semarang;PT Pustaka Rizki Putra,cet. 2,tahun 2001),hlm. 55.
Selanjutnya disebut TM Hasby,Pengantar. Lihat pula Ibrahim Hosein,Fiqih
Perbandingan Masalah Perkawinan,(Jakarta;Penerbit Pustaka Firdaus,cet.
1,tahun 2003),hlm. 31. Selanjutnya disebut Ibrahim,Fiqih Perbandingan.
[16][16] Jaih,Sejarah,hlm, 39.
[17][17] Lihat Ibrahim Hosein,Fiqih
Perbandingan,hlm. 31. Lihat pula Amir,Ushul,hlm. 29
[18][18] Jaih,Sejarah,hlm, 39
[19][19] Ibrahim Hosein,Fiqih
Perbandingan,hlm. 29. Lihat pula Jaih,Sejarah,hlm. 41 dan TM Hasby,Pengantar,hlm.
58
[20][20] Jaih,Sejarah,hlm. 44.
Dalam membahas penyebab perbedaan pendapat dikalangan sahabat, jaih banyak
mengutip dari Muhammad Kami Musa dalam bukunya al-Madkhal ila al-Tasyri’
al-Islami,Beirut;Muassasah al-Risalah,tahun 1989.
[21][21] Amir,Ushul,hlm. 29
[22][22] TM Hasby,Pengantar,hlm.
59
[23][23] Adang Jumhur Salikin, materi
yang disampaikan dalam mata kuliah Perbandingan Madzhab pada perkuliahan di
Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !