larangan perkawinan

BAB I

PEMBAHASAN

Larangan perkawinan dalam hokum perkawinan Islam ada dua macam yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam Pasal 39 KHI dan larangan sementara Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

A.    Larangan Perkawinan Selama-Lamanya

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1.      Karena pertalian nasab

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2.      Karena pertalian kerabat semenda

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atua bekas istrinya
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul
4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

3.      Karena pertalian sesusuan

1. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
2. Dengan seorang wanita susuanda seterusnya menurut garis lurus ke bawah
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.[1]

B.     Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam Pasal 40 sampai 44 KHI[2]. Hal ini, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

a.       Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain

b.      Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

c.       Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41 KHI

(1)       Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya

a.       Saudara kandung, seayah atua seibu serta kemenakannya

b.      Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

(2)       Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’I, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’I ataupun slaah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.

Pasal 43 KHI

(1)   Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

a.       Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali

b.      Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an

(2)   Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebabkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini diungkapkan sebgai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a.       Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas

b.      Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

c.       Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri

d.      Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

e.       Berhubungan saudara dengan istri atua sebagai bibi atua kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f.       Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang kawin

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal  yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya makadi antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[3]

Uraian di atas menunjukkan lebih mudah dipahami daripada redaksi yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bila dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB II

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, Larangan perkawinan dalam hokum perkawinan Islam ada dua macam yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam Pasal 39 KHI dan larangan sementara Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI.

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
2. Karena pertalian kerabat semenda
3. Karena pertalian sesusuan

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam Pasal 40 sampai 44 KHI

DAFTAR PUSTAKA

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung. 2007

---

[1] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, hlm. 30-31

[2] Ibid, hlm. 31

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung. 2007, hlm. 241-242