Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah KUA Metro Pusat

D. Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah

I. Persiapan

1) Pelajari dan fahami rangkaian acara yang akan dilaksanakan.

2) Siapkan dan periksa ulang perlengkapan administrasi yang dibutuhkan.

3) Kuasai dimana lokasi tempat acara berlangsung dan perhitungan waktu serta daya jangkau menuju lokasi tersebut.

4) Siapkan toga petugas, periksa kebersihannya dan kelayakkan untuk dipakai dalam acara seremonial.

5) Datanglah ke lokasi sebelum acara dimulai.

6) Konfirmasikan sebelumnya kepastian urutan waktu acara dimaksud.

II. Pemeriksaan Ulang

1. Sesuai dengan ketentuan KMA Nomor 477 Tahun 2004, akad nikah dapat dilangsungkan setelah lampau waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman akad nikah.

2. Sebelum akad nikah dilangsungkan PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB pada saat pemeriksaan awal di Kantor dan atau bila ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut.

3. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah (bedolan) pengecekan ulang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah:

a. Dilakukan sebelum hari upara pelaksanaan akad nikah (hari H) misalnya pada upacara mido-dareni (jawa), yaitu satu hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah yang ada.

b. Dilakukan pada hari H, yaitu sebelum upara resmi pelaksanaan Ijab Qobul di mulai, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi.

4. Tekhnis pemeriksaan ulang tidak boleh bertele-tele dan tidak perlu diperiksa setiap kolom pemeriksaan, akan tetapi cukup mengecek :

a. Ada atau tidaknya penambahan/perubahan tentang nama calon pengantin, wali, saksi dan jumlah atau bentuk maskawin.

b. Apakah ada persetujuan dari calon mempelai.

c. Melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB dari hasil pemeriksaan awal.

5. Untuk menjaga kerapihan setiap berkas pernikahan yang akan dilaksanakan serta untuk menjaga wibawa petugas PPN/Penghulu/Pembantu PPN berkas pernikahan harus disimpan dalam map yang layak (map batik).

III. Waktu Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah dilangsungkan setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila akad nikah akan dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari tersebut karena suatu alas an yang penting, harus ada dispensasi dari Camat atas nama Kepala Daerah.

IV. Tempat pelaksanaan Akad Nikah

Tempat dilangsungkannya akad nikah dapat dilaksanakan :

a. Di Balai Nikah/ Kantor Urusan Agama yang disediakan di ruang khusus lengkap dengan perlengkapannya, baik tempat duduk calon pengantin, wali, dan saksi maupun tempat para pengantar.

b. Di luar Balai Nikah, seperti di rumah calon istri atau di Masjid, yang pengaturannya diserahkan kepada yang mempunyai hajat, asal tidak menyakahi hokum Islam dan peraturan yang berlaku, seperti tempat duduk calon pengantin, wali/wakilnya, saksi-saksi, PPN/Penghulu/Pembantu PPN dan undangan.

V. Yang menghadiri Akad Nikah.

1. PPN/Penghulu/Pembantu PPN dan undangan.

2. Wali Nikah atau wakilnya.

3. Calon Suami atau wakilnya.

4. Calon Istri atau wakilnya.

5. Dua orang saksi yang memenuhi syarat.

6. Para pengantar/undangan.

VI. Pelaksanaan Akad Nikah

Rangkaian kegiatan pelaksanaan akad nikah diatur sebagai berikut :

1. PPN / Penghulu / Pembantu PPN terlebih dahulu memriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada calon pengantin dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

2. PPN / Penghulu / Pembantu PPN menanyakan kepada calon istri di hadapan dua orang saksi, apabila dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak.

3. Jika calon istri bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, maka :

a. PPN / Penghulu / Pembantu PPN mempersilahkan walinya, untuk menikahkan atau mewalikan anaknya.

b. Jika wali mewakilkan, maka PPN / Penghulu / Pembantu PPN mewakilinya.

c. Jika tidak ada wali nasab maka calon istri meminta kepada wali hakim untuk bersedia menjadi wali.

4.   Sebelum akad nikah dilaksanakan, dapat didahului dengan :

a. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an

b. Pembacaan/ penyampaian Khutbah Nikah

c. Pembacaan Istighfar dan syahadatain secara bersama-sama di pimpin oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN atau wali yang akan bertindak melakukan ijab;

5.   Akad nikah antara wali/wakilnya dengan calon suami/wakilnya yaitu :

a. Ijab

 يافلان ا نكحتك وزوجتك فلانة ابنتى      فلانة اختى       فلانة بنت فلان بمهر

“Ananda/Saudara ……….. saya nikahkan..…….,anak perempuan saya/saudara perempuan saya kepada engkau dengan maskawin berupa ……………..”

Di dalam ijab, juga dapat diberi tambahan, jika di daerah setempat memerlukan seperti :

اوصيكم ونفسي بتقوى الله ازوجك على ماامرالله به من امساك بمعروف او تسريح باحسان      يا فلان ا نكحتك وزوجتك فلانة ابنتى      فلانة اختى       فلانة بنت فلان بمهر

b. Qobul

قبلت نكاحها وتزويجها بمهر مدكور

“Saya terima nikah dan kawin dengannya dengan maskawin tersebut”.

6.   Apabila Wali mewakilkannya kepada PPN/Penghulu/Pembantu PPN maka wali harus mengatakan :

“Bapak penghulu/naib (istilah yang lazim dipakai setempat), saya mewakilkan kepada Bapak untuk mewalikan menikahkan ……… anak perempuan saya/ Saudara perempuan saya dengan ……….. dengan maskawin berupa ………..

Penghulu menjawab : “ Saya terima untuk mewalikan dan menikahkan ………… dengan ……….

7.   Apabila yang menikahkan itu bukan walinya maka Ijabnya sebagai berikut :

يافلان بن فلان انكحتك وزوجتك فلانة بنت فلان بتوكيل وليها الي بمهر

“ Saudara   ……….., saya nikahkan ………..,binti ………., yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan maskawin …………”

8.   Setelah Ijab-Qobul dilaksanakan,  PPN/Penghulu/Pembantu PPN menanyakan kepada saksi-saksi, apakah Ijab-Qobul sudah sah atau belum. Apabila saksi-saksi menyatakan belum sah maka Ijab-obul diulang kembali sampai Ijab-Qobul sah. Apabila sudah sah maka dibacakan :

با رك الله لي ولك وبا رك عليك وجمع بينكما في خير

9.   Pembacaan Do’a.

VII. Penandatanganan surat-surat yang diperlukan.

1. Apabila akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah maka penandatanganan oleh suami, istri, wali, dua orang saksi dan PPN dibubuhkan pada buku Akta Nikah (model N).

2. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah maka penandatanganan tersebut dibubuhkan pada halaman 4 Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

VIII. Pembacaan Ta’lik Ta’lak

1. Setelah acara penandatanganan akta nikah, atau penandatanganan pada halaman  4 model NB selesai, segera dilanjutkan dengan pembacaan ta’lik talak oleh suami, bila suami telah menyatakan kesediaannya.

2. Untuk tidak mengurangi kehidmatan upacara akad nikah, pembacaan ta’lik talak sebaiknya tidak memakai pengeras suara, kecuali apabila wali nikah atau keluarga mempelai menghendaki.

3. Setelah ta’lik talak selesai dibacakan, PPN atau Penghulu yang menghadiri mempersilakan kepada suami untuk menandatangani ikrar ta’lik talak yang terdapat pada buku nikah.

4. Apabila suami tidak bersedia mengycapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus diberitahukan kepada istri bahwa suaminya tidak mengikrarkan ta’lik talak. Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu memahami maksud ikrar ta’lik talak tersebut.

IX. Pengumuman Pernikahan Telah Selesai

PPN/Penghulu/Pembantu PPN menyatakan kepada hadirin bahwa upacara akad nikah telah selesai dan kedua pengantin telah sah menurut hukum sebagai suami istri.

X. Penyerahan Mahar (Maskawin)

1. Tiap-tiap perkawinan/pernikahan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk membayar maskawin atau mahar kepada istrinya, baik berupa perhiasan (emas), uang atau benda berharga lainnya.

2. Setelah acara akad nikah selesai suami langsung menyerahkan maskawin kepada istrinya. Dan apabila istri tidak ikut hadir pada majelis akad nikah, maka maskawin diserahka melalui wali nikahnya.

XI. Penyerahan Buku Nikah

1. Sesaat setelah akad nikah, PPN atau Penghulu segera menyerahka Buku Nikah Kepada kedua mempelai.

2. Pada saat penyerahan Buku Nikah, agar lebih terkesan dan menggugah kedua mempelai, sebaiknya PPN atau Penghulu mengucapkan kalimat : “Bersama ini kami serahkan Buku Nikah kepada saudara sebagai bukti bahwa perkawinan Saudara telah sah tercatat di KUA Kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar diterima dan disimpan dengan sebaik-baiknya.”

XII. Nasehat Perkawinan

1. Setiap mempelai perlu diberikan nasehat perkawinan untuk bekal mereka dalam membina rumah tangga bahagia dan sejahtera.

2. Nasehat perkawinan yang diberikan sebelum akad nikah, atau yang biasa disebut penyuluhan perkawinan, bisa dilakukan secara perorangan oleh Korp Penasehat BP4 Kecamatan atau dilakukan secara kolektif melalui Suscaten.

3. Nasehat perkawinan yang diberikan tidak harus dilakukan oleh PPN atau Penghulu, bahkan sebaiknya oleh ulama, tokoh masyarakat atau dari kalangan keluarga pengantin sendiri, tergantung dari permintaan keluarga mempelai.

4. Apabila PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang diminta untuk memberikan nasehat atau ceramah perkawinan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  a) isi nasehat/ceramah perkawinan, hal-hal yang berkaitan dengan nikah, hak, dan kewajiban suami istri dan tuntunan tentang membentuk rumah tanga sakinah (bahagia sejahtera). b) dalam ceramah/nasehat perkawinan agar menggunakan bahasa yang baik dan sopan, hindari dari perkataan yang kurang etis,urakan,porno atau yang menyinggung perasaan orang lain, khususnya keluarga mempelai.

XIII. Contoh Lay Out (penataan tempat) Personil pada Acara Akad Nikah :

Keterangan :

  1. Wali

  2. Petugas KUA Kecamatan/PPN

  3. Khotib (pembaca Khutbah Nikah)

  4. Pembaca Do’a

  5a. Calon mempelai Pria

  5b. Calon Mempelai Wanita

  6a. Saksi dari pihak Laki-laki

  6b. Saksi dari pihak Wanita

  7a. Keluarga mempelai Pria

  7b. Keluarga mempelai Wanita

  8. MC dan Qori